Proses Lengkap Legalisasi Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedutaan

Jasa Penerjemah Tersumpah – Proses legalisasi Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedutaan adalah rangkaian pengesahan dokumen resmi agar dapat digunakan dan diakui secara hukum di luar negeri, khususnya untuk negara yang belum menerima sistem Apostille.
Legalisasi ini memastikan bahwa tanda tangan, stempel, dan keabsahan dokumen—termasuk dokumen terjemahan tersumpah—diakui oleh negara tujuan. Tanpa mengikuti urutan legalisasi yang benar, dokumen berisiko ditolak oleh kedutaan, universitas, pengadilan, atau instansi asing, sehingga menghambat urusan visa, studi, bisnis, dan hukum internasional.

Apa Itu Legalisasi Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedutaan?

Legalisasi dokumen adalah proses pengesahan berjenjang oleh instansi berwenang di Indonesia dan perwakilan negara asing. Tujuannya bukan memverifikasi isi dokumen, melainkan mengonfirmasi keaslian tanda tangan dan stempel pejabat yang mengeluarkan dokumen.

Proses legalisasi umumnya diperlukan untuk:

• Negara non-anggota Konvensi Apostille

• Persyaratan khusus dari kedutaan

• Dokumen dengan fungsi hukum tinggi

Jenis dokumen yang sering melalui legalisasi lengkap:

• Akta kelahiran, nikah, cerai

• Ijazah & transkrip nilai

• Akta notaris

• Surat perjanjian & kontrak

• Dokumen perusahaan

• Putusan pengadilan

• Dokumen kepolisian

• Dokumen terjemahan tersumpah

Rantai legalisasi biasanya terdiri dari:

1. Kemenkumham

2. Kemenlu

3. Kedutaan Besar negara tujuan

Tahap 1: Legalisasi di Kementerian Hukum dan HAM

Fungsi Legalisasi Kemenkumham

Legalisasi di Kemenkumham berfungsi untuk mengesahkan tanda tangan pejabat penerbit dokumen (notaris, pejabat sipil, pejabat pengadilan, dll.) agar diakui secara nasional sebelum digunakan ke luar negeri.

Kemenkumham tidak memeriksa isi dokumen, hanya memverifikasi:

• Keaslian tanda tangan

• Jabatan pejabat penandatangan

• Kesesuaian dengan data administrasi nasional

Dokumen yang Umumnya Dilegalisasi di Kemenkumham

• Akta notaris

• Akta perusahaan

• Dokumen pengadilan

• Surat pernyataan

• Dokumen terjemahan tersumpah

Alur Proses Kemenkumham

1. Dokumen asli atau salinan resmi

2. (Jika perlu) Terjemahan tersumpah

3. Pengajuan legalisasi

4. Verifikasi data pejabat penandatangan

5. Penerbitan stempel dan tanda tangan Kemenkumham

Tahap ini wajib sebelum melanjutkan ke Kemenlu.

Tahap 2: Legalisasi di Kementerian Luar Negeri (Kemenlu)

Fungsi Legalisasi Kemenlu

Kemenlu berfungsi untuk mengonfirmasi keabsahan legalisasi Kemenkumham serta memastikan dokumen tersebut sah untuk digunakan dalam hubungan internasional.

Dengan kata lain:

• Kemenkumham mengesahkan dokumen

• Kemenlu mengesahkan Kemenkumham

Dokumen yang Dilegalisasi di Kemenlu

• Dokumen yang sudah dilegalisasi Kemenkumham

• Dokumen terjemahan tersumpah

• Dokumen untuk keperluan luar negeri

Alur Proses Kemenlu

1. Dokumen hasil legalisasi Kemenkumham

2. Pemeriksaan stempel dan tanda tangan Kemenkumham

3. Penerbitan stempel dan tanda tangan Kemenlu

⚠️ Catatan Penting:
Jika dokumen belum diterjemahkan tersumpah padahal diminta negara tujuan, proses bisa ditolak di tahap ini.

Baca juga : Perbedaan Legalisasi, Notarisasi, dan Apostille untuk Dokumen Terjemahan

Tahap 3: Legalisasi di Kedutaan Besar Negara Tujuan

Fungsi Legalisasi Kedutaan

Legalisasi di Kedutaan bertujuan untuk mengakui secara resmi dokumen Indonesia agar sah digunakan di negara tujuan.

Kedutaan:

• Tidak memverifikasi isi dokumen

• Hanya mengesahkan tanda tangan Kemenlu

Dokumen yang Umumnya Diminta Kedutaan

• Dokumen asli + terjemahan tersumpah

• Dokumen yang sudah dilegalisasi Kemenkumham & Kemenlu

Alur Proses di Kedutaan

1. Dokumen hasil legalisasi Kemenlu

2. Pemeriksaan kelengkapan

3. Pembayaran biaya legalisasi (sesuai kebijakan kedutaan)

4. Penerbitan stempel kedutaan

Setelah tahap ini, dokumen siap digunakan di negara tujuan.

Urutan Lengkap Proses Legalisasi (Ringkasan Praktis)

1. Dokumen asli

2. Terjemahan tersumpah (jika diperlukan)

3. Legalisasi Kemenkumham

4. Legalisasi Kemenlu

5. Legalisasi Kedutaan

⚠️ Urutan tidak boleh dibalik.
Jika salah urutan, dokumen harus diulang dari awal.

Kapan Harus Menggunakan Legalisasi Lengkap dan Bukan Apostille?

Gunakan legalisasi Kemenkumham–Kemenlu–Kedutaan jika:

• Negara tujuan bukan anggota Apostille

• Kedutaan meminta legalisasi manual

• Dokumen digunakan untuk:

  • Pernikahan campuran

  • Proses hukum tertentu

  • Visa khusus

  • Pengadilan luar negeri

Gunakan Apostille jika:

• Negara tujuan anggota Konvensi Den Haag

• Tidak diminta legalisasi kedutaan

Hubungan Terjemahan Tersumpah dengan Proses Legalisasi

Dalam praktiknya:

• Terjemahan tersumpah sering menjadi syarat wajib

• Kedutaan menolak terjemahan biasa

• Kemenlu dapat menolak dokumen tanpa terjemahan tersumpah

Urutan ideal:

1. Dokumen asli

2. Terjemahan oleh penerjemah tersumpah

3. Legalisasi Kemenkumham

4. Legalisasi Kemenlu

5. Legalisasi Kedutaan

Risiko Jika Proses Legalisasi Tidak Sesuai

Kesalahan umum:

• Tidak menggunakan terjemahan tersumpah

• Salah urutan legalisasi

• Mengajukan apostille untuk negara non-anggota

• Melewatkan Kemenlu

Dampaknya:

• Dokumen ditolak

• Visa tertunda

• Gagal pendaftaran kampus

• Kerugian waktu dan biaya

FAQ – Pertanyaan Umum tentang Legalisasi Dokumen

1. Apakah semua dokumen wajib melalui Kemenkumham?

Ya, jika akan dilegalisasi Kemenlu dan Kedutaan.

2. Apakah terjemahan harus dilakukan sebelum legalisasi?

Ya, jika diminta negara tujuan.

3. Apakah legalisasi memeriksa isi dokumen?

Tidak. Hanya keabsahan tanda tangan dan stempel.

4. Berapa lama proses legalisasi lengkap?

Rata-rata 3–7 hari kerja (tergantung kedutaan).

5. Apakah Pusat Penerjemah bisa mengurus semuanya?

Ya. Mulai dari terjemahan tersumpah hingga legalisasi lengkap.

6. Apakah legalisasi sama dengan apostille?

Tidak. Apostille hanya satu tahap dan berlaku untuk negara anggota.

Kesimpulan: Proses Legalisasi Harus Tepat Agar Dokumen Diakui

Legalisasi Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedutaan adalah proses penting untuk memastikan dokumen terjemahan Anda sah dan diterima secara hukum di negara tujuan non-apostille.
Kesalahan kecil dalam urutan atau jenis pengesahan dapat menyebabkan dokumen ditolak. Dengan pemahaman yang tepat dan dukungan penerjemah tersumpah profesional, proses legalisasi menjadi lebih aman, cepat, dan efisien.

Untuk solusi lengkap mulai dari terjemahan tersumpah hingga legalisasi Kemenkumham, Kemenlu, dan Kedutaan, Pusat Penerjemah siap membantu secara profesional.